IMPLEMENTASI E-PURCHASING BERBASIS INAPROC SEBAGAI UPAYA DIGITALISASI PENGADAAN DI BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR

Abstract

Lembaga keagamaan pemerintah memiliki tanggung jawab strategis dalam mengelola sumber daya organisasi secara transparan, akuntabel, dan efisien sebagai bagian dari pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu instrumen penting dalam penguatan manajemen organisasi keagamaan pemerintah yang berorientasi pada tata kelola yang bersih dan amanah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi e-purchasing berbasis Indonesia National Procurement Portal (INAPROC) di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar sebagai lembaga keagamaan pemerintah, dengan fokus pada aspek infrastruktur digital menggunakan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-purchasing dipengaruhi oleh tiga variabel utama, yaitu karakteristik masalah, kemampuan kebijakan dalam menstruktur implementasi, dan variabel lingkungan non-statutory. Sebelum implementasi digital, sistem pengadaan masih bersifat manual, tidak terintegrasi, dan berbasis arsip hardcopy sehingga menimbulkan inefisiensi

administrasi. Integrasi INAPROC dengan SiRUP dan SAKTI membentuk tata kelola pengadaan yang lebih transparan, terdokumentasi, dan akuntabel. Namun demikian, implementasi masih menghadapi hambatan berupa stabilitas jaringan, maintenance sistem, dan adaptasi sumber daya manusia terhadap transformasi digital. Penelitian ini menegaskan bahwa infrastruktur digital menjadi faktor strategis dalam penguatan manajemen organisasi keagamaan pemerintah melalui implementasi e-purchasing yang transparan dan akuntabel.